Dana Rp 31 Miliar bagi KUMKM..

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) melakukan berbagai upaya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan wirausahawan baru, termasuk wirausahawan dari kalangan mahasiswa.

Menurut Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Agus Muharram pemerintah mendukung pertumbuhan wirausahawan baru dengan membantu akses permodalan, yang selama ini menjadi salah satu kendalanya.

"Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)," kata Agus di Universitas Islam Nusantara (Uninus), Jalan Soekarno Hatta Bandung, Sabtu (11/5/2013).

Selain itu, kata Agus, pemerintah mengalokasikan dana Rp 25 miliar-31 miliar untuk membantu pendanaan kalangan wirausahawan baru. Setiap KUMKM dapat menerima fasilitas pendanaan maksimal Rp 25 juta. Akan tetapi, setiap KUMKM saat ini  menerima Rp 5 juta- Rp 10 juta. "Sejauh ini, yang tersalurkan sekitar Rp 20 miliar. Angka itu diterima dan dimanfaatkan sekitar 1.713 pelaku KUMKM di Indonesia. Beberapa di antaranya, ada yang asal Jabar," papar Agus.

Khusus Jabar, lanjut Agus, sejauh ini, pihaknya menerima sekitar 1.000 proposal. Namun, pihaknya tidak dapat memenuhi semua proposal tersebut. "Kami melakukan seleksi setiap proposal yang masuk," ujar Agus.

Upaya lainnya, tambah Agus, pemerintah memberikan kemudahan perizinan bagi para pelaku KUMKM, terutama, yang pemula. Kemudahan itu melalui sistem pelayanan dan perizinan satu atap. "Bagi wirausahawan baru, tidak perlu izin yang sulit. Mereka cukup mendaftar. Selain itu, tidak ada pungutan apa pun," tegasnya.

Mengenai kemungkinan ada tidaknya insentif bagi para pelaku KUMKM, termasuk yang pemula, jika pemerintah positif menaikkan harga jual BBM bersubsidi, Agus mengaku, pihaknya belum merencanakannya. "Kami menunggu perkembangannya. Tapi, pastinya, pemberian insentif, apa pun bentuknya, seperti tax holiday, menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan," sambung Agus.

 Menurutnya, masalah yang berkaitan dengan para pelaku KUMKM, seperti pemberian insentif, berkaitan dengan instansi lain, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. "Tentunya, kami berencana melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan dua kementerian tersebut," katanya. (Erwin)

Peran Pemerintah, Perusahaan dan Kampus Untuk Pengembangan UMKM..

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya pemula menghadapi tantangan yang berat untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan mereka. Perlu sinergi antara kalangan Academisi, Business, dan Government (ABG) dengan masing masing perannya. Lantas apa peran ketiga elemen itu?

"Pemerintah fokus menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuhnya para wirausaha, pemetaan model inkubasi bisnis yang efektif, dan fasilitasi model  proses pencetakan tenaga pendamping tersertifikasi," tutur Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hilda Fachriza dalam Diskusi Media ‘Ciptakan Kesempatan, Berdayakan Masyarakat, dan Perkecil Kesenjangan’ di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Perbankan Terus Bidik Pelaku UMKM.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah lama menjadi tulang punggung perekonomian di negara-negara Eropa. Namun di Indonesia skema dan pola pengembangan  UKM seperti di Eropa sulit diwujudkan. 

"Itu tidak mudah. Kami harus melakukan pengkajian dam  inventarisir mengenai skema Eropa bagaimana yang sesuai dan cocok dengan karakter para pelaku UMKM Jabar," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah VI Jabar-Banten, Dian Ediana Rae, seusai serah terima posisi Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah VI, di Jalan Braga, Bandung, Jumat (3/5/2013).

Inflasi dan UMR Bakal Ganjal Penurunan Bunga Kredit..

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mimpi konsumen untuk mendapatkan bunga murah dari perbankan masih jauh dari harapan, ditengarai sejumlah tantangan pada tahun ini seperti inflasi, dan kenaikan upah minimum regional atau UMR akan menjadi batu ganjalan bagi penurunan bunga perbankan.

Biaya Transaksi Bank Asing Masih Mahal..

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Interkoneksi antara bank dan perusahaan switching ATM memang akan terlaksana pertengahan tahun ini. Namun, masih ada yang menganjal di hati petinggi bank lokal, yakni terkait biaya transaksi ATM.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja, mengatakan biaya transaksi yang dibebankan ke bank asing seharusnya lebih besar dari bank lokal. Alasannya, selama ini mereka hanya memanfaatkan kerjasama dengan prinsipal melalui interkoneksi, tanpa mengeluarkan dana menambah jaringan ATM. "Kami sudah menyampaikan usulan ini ke Bank Indonesia (BI)," ujarnya, pekan lalu.

Apple penghindar pajak terbesar..

Raksasa industri komputer Apple disebut sebagai salah satu penghindar pajak terbesar di Amerikat Serikat.

Sebuah komite di Senat AS mengatakan Apple menggunakan jaringan entitas di luar negeri yang kompleks untuk menghindari pembayaran pajak pendapatan senilai miliaran dolar.

Namun komite menegaskan tidak ada indikasi bahwa perusahaan itu melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Apple diperkirakan memiliki cadangan uang tunai US$145 miliar namun, menurut komite, sebesar US$102 miliar berada di luar Amerika Serikat.

Laporan senat memperkirakan Apple menghindari pajak US$3,5 miliar pada tahun 2011 dan setahun kemudian sebesar US$9 miliar.

Versi Apple

Pimpinan puncaknya, Tim Cook, akan memberi penjelasan tentang pembayaran pajak Apple kepada sebuah panel, Selasa 21 Mei, dan Apple sudah menegaskan bahwa mereka tidak melakukan 'permainan' pajak.

Masalah pembayaran pajak ini mengemuka setelah sebuah komite mengkaji metode yang digunakan perusahaan multinasional dalam memindahkan keuntungannya ke luar negeri.

Beberapa perusahaan besar AS mendapat kritikan karena keengganan untuk menarik pendapatan di luar negeri ke Amerika Serikat karena akan membayar pajak yang bisa mencapai 35%.

Pajak perusahaan Amerika Serikat yang mencapai 35% itu merupakan yang terbesar di dunia walapun pada prakteknya perusahaan membayar lebih kecil karena sejumlah pengurangan maupun pengecualian.

Syarat Beli Properti di Singapura Cukup Pakai Paspor dan Bayar 3.500 Dolar..

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA -- Ada berbagai alasan orang kaya asal Indonesia membeli properti di Singapura. Salah satunya adalah, mudahnya proses pembelian properti untuk warga asing di negara dengan lambang Singa Putih itu.

Agatha Shirly, Marketing Executive Property Sales Far East Organization, menjelaskan, syarat-syarat yang dibutuhkan membeli properti di Singapura cukup hanya bermodalkan paspor dan membuka account bank senilai 3.500 dolar Singapura.